Desa Sinduwati merupakan salah satu dari 10 desa yang terletak di Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Wilayah ini memiliki kode desa 5107022006 dengan luas wilayah mencapai 329 hektar. Secara geografis, batas wilayah desa ini berbatasan dengan Desa Selat di sebelah utara, Desa Sidemen di sebelah selatan, Desa Sangkan Gunung di sebelah barat, serta Desa Manggis di sebelah timur.
Tata kelola pemerintahan administratif di Desa Sinduwati terbagi ke dalam lima banjar dinas yang mencakup Banjar Dinas Iseh, Banjar Dinas Kikian, Banjar Dinas Sindu Bali, Banjar Dinas Kampung Sindu, dan Banjar Dinas Punia. Di samping wilayah administratif pemerintahan, desa ini juga memiliki tatanan kemasyarakatan tradisional yang terbagi atas dua desa adat yaitu Desa Pakraman Iseh dan Desa Pakraman Tabola, serta lima banjar adat yang meliputi Banjar Adat Iseh, Banjar Adat Kikian, Banjar Adat Boan, Banjar Adat Sindu Bali, dan Banjar Adat Punia.
Tata kelola pemerintahan administratif di Desa Sinduwati terbagi ke dalam lima banjar dinas yang mencakup Banjar Dinas Iseh, Banjar Dinas Kikian, Banjar Dinas Sindu Bali, Banjar Dinas Kampung Sindu, dan Banjar Dinas Punia. Di samping wilayah administratif pemerintahan, desa ini juga memiliki tatanan kemasyarakatan tradisional yang terbagi atas dua desa adat yaitu Desa Pakraman Iseh dan Desa Pakraman Tabola, serta lima banjar adat yang meliputi Banjar Adat Iseh, Banjar Adat Kikian, Banjar Adat Boan, Banjar Adat Sindu Bali, dan Banjar Adat Punia.
Berdasarkan data kependudukan terkini, jumlah total populasi Desa Sinduwati tercatat sebanyak 5.071 jiwa, yang terdiri atas 2.542 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 2.529 penduduk berjenis kelamin perempuan.
Berdasarkan data kependudukan terkini, jumlah total populasi Desa Sinduwati tercatat sebanyak 5.071 jiwa, yang terdiri atas 2.542 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 2.529 penduduk berjenis kelamin perempuan.
OpenSID merupakan aplikasi bersifat Open Source. Dikembangkan oleh OpenDesa demi mendukung keterbukaan informasi dan digitalisasi Desa di seluruh Indonesia
Tema Rangkiang dibuat khusus untuk website Desa/Nagari yang menggunakan OpenSID. Berstatus tema komersil yang bisa digunakan oleh pengguna OpenSID daerah manapun di seluruh Indonesia
Peta Wilayah Sidemen
Masukkan kata kunci untuk melakukan pencarian Berita/Artikel
Tradisi, Budaya dan nilai-nilai leluhur yang masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat setempat (Awig-Awig, Pelestarian Kawasan Suci, Ritual dan Upacara Keagamaan Berkala, dan Tradisi Gotong Royong atau Ngayah)
Jenis Jaringan
:
Fiber Optik
Provider Internet
:
Telkomsel, Biru Desa, Iconnet, IM3, XL-Axiata
Cakupan Wilayah
:
Seluruh wilayah Desa Sinduwati
Kecepatan Internet
:
50Mbps
Akses Publik
:
Belum adanya akses publik terhadap jaringan internet di desa atau tidak tersedia secara merata di seluruh wilayah desa
Status Desa
:
Bukan Adat
Lembaga Adat
:
Majelis Adat
Struktur Adat
:
-
Wilayah Adat
:
Wilayah Adat di desa meliputi keseluruhan areal teritorial adat yang batas-batasnya ditentukan secara turun-temurun berdasarkan Awig-awig serta kepercayaan masyarakat setempat. Wilayah ini terbagi ke dalam beberapa Banjar Adat atau Tempek yang masing-masing menaungi kawasan permukiman warga, areal Setra (Pemakaman Adat), serta kawasan suci tempat berdirinya Pura Kahyangan Tiga (Pura Desa, Pura Puseh, Dan Pura Dalem) beserta fasilitas penunjang kegiatan ritual keagamaan umat Hindu.
Kegiatan Adat
:
Kegiatan adat yang rutin dilaksanakan di desa meliputi rangkaian upacara keagamaan dan ritual berkala berdasarkan sistem penanggalan Hindu (Saka/Bali), seperti pelaksanaan upacara piodalan di Pura Kahyangan Tiga, upacara persembahyangan rutin pada hari Purnama dan Tilem, serta kegiatan gotong royong warga seperti ngayah dalam rangka persiapan upacara keagamaan dan pemeliharaan kebersihan areal suci serta fasilitas desa adat secara periodik.
Sinduwati.web.id - Pendataan lansia, disabilitas adalah proses pengumpulan data warga lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas untuk memastikan mereka mendapat layanan sosial, kesehatan, dan bantuan yang tepat. Pendataan bertujuan untuk pemenuhan hak yaitu mengidentifikasi kebutuhan spesifik untuk memastikan hak penyandang disabilitas dan lansia terpenuhi. Pendataan juga bertujuan sebagai alatiIntervensi tepat yaitu dalam rangka Menyusun data sasaran untuk program bantuan seperti home service, bantuan permakanan, dan layanan kesehatan. Selanjutnya, tujuan lain pendataan adalah guna peningkatan kesejahteraan, yaitu untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup kelompok rentan ini.
Untuk mengoptimalkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial yang menjadi kewenangan Kabupaten, maka perlu penguatan data Tunggal terintegrasi yang terupdate secara dinamis. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Tahun Anggaran 2026, akan dilaksanakan pendataan dengan kriteria sasaran sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PPKS dan PSKS dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:
Lanjut Usia Terlantar yaitu seseorang baik Wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 tahun ke atas yang tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
Anak Terlantar yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) yang kehilangan pengasuhan dari orang tua atau yang dalam situasi perawatan yang tidak layak.
Disabilitas Terlantar yaitu termasuk dalam disabilitas fisik, mental, dan sensorik yang mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial dan mengakses layanan dasar.
Gelandangan dan Pengemis yaitu seseorang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap hidup berpindah-pindah di tempat umum (jalan, kolong jembatan, terminal, pasar, dll), Tidak memiliki mata pencaharian tetap, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar secara layak, terputus atau lemahnya hubungan dengan keluarga dan lingkungan sosial.
Sehubungan dengan hal tersebut Data dan Surat Permohonan agar segera dikirimkan kepada Bupati Karangasem dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Sosial PPPA PPKB Kabupaten Karangasem, seperti dengan format terlampir. Data dan Surat Permohonan paling lambat diterima tanggal 31 Maret 2026. Adapun persyaratan yang wajib dilampirkan adalah sebagai berikut: • Surat Permohonan dari Desa • Fotocopy KK dan KTP • Foto diri yang bersangkutan • Desil 1-5 pada DTSEN Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Mawi Nahampun, S.Sos. melalui WA 0822-8152-4525. Demikian atas kerja samanya disampaikan terima kasih.
.png)
I Gusti Lanang Putra
09 Juli 2026 16:27:43
Trimakasih pak kerja samanya ...